Fraksi PDIP DPRD Banten Dorong Kemudahan Akses Modal Usaha untuk Perempuan

SERANG - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Ida Rosida Lutfi, menyampaikan bahwa Fraksi PDIP mendorong agar akses modal usaha mudah diperoleh para perempuan di Banten. Hal itu perlu diwujudkan sebagai bentuk dukungan kemandirian ekonomi oleh perempuan.

Menurutnya, kemandirian perempuan adalah fondasi utama dalam membentuk keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih maju.

“Perempuan Banten memiliki potensi besar yang harus terus digali dan difasilitasi. Melalui kegiatan seperti sarasehan ini, mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi juga ruang untuk mengekspresikan gagasan dan berjejaring,” ujar Ida Rosida, Minggu, 22 Juni 2025.

Diketahui, DPD PDIP Banten menggelar  Sarasehan Nasional Perempuan sebagai puncak perayaan rangkaian Hari Bung Karno di wilayah Banten.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh perempuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, termasuk sosok inspiratif seperti Tri Rismaharini, untuk memberikan motivasi dan pengetahuan kepada para perempuan Banten.

Ida Rosida menekankan bahwa perempuan tidak boleh lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek yang berperan aktif dalam setiap prosesnya.

Ida pun menyebut bahwa Fraksi PDIP DPRD Banten siap mengawal kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan dan kemajuan perempuan.

“Kami di legislatif akan terus mendorong regulasi yang memberikan perlindungan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi perempuan, baik dalam pendidikan, kesehatan, hingga akses modal usaha,” tambahnya.

Ida juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang ramah bagi tumbuhnya UMKM perempuan.

“Kemandirian ekonomi adalah kunci. Perempuan yang mandiri secara ekonomi akan lebih berdaya dalam mengambil keputusan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya,” tutup Ida.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas perjuangan PDI Perjuangan, ia berharap langkah-langkah konkrit pemberdayaan perempuan ini dapat menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. (*)