Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemprov Banten Banten Harapkan Stabilitas Daerah yang Kuat

Pemprov Banten menyalurkan bantuan dalam rangka Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak.

BANTEN - Pemprov Banten menyalurkan bantuan dalam rangka Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di delapan kabupaten/kota di Banten yang diselenggarakan sejak akhir Januari sampai 7 Februari 2024. Kegiatan ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak dilaksanakan Pemprov dalam rangka memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat.

Salah satu bantuan yang digulirkan Pemprov Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten adalah bantuan pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga dengan sasaran perempuan kepala keluarga dan keluarga yang mempunyai anak berisiko stunting. Jenis bantuan yang diberikan oven, loyang, dan chopper.

Selain itu, DP3AKKB juga menyalurkan bantuan makanan bernutrisi untuk anak stunting se-Provinsi Banten berupa beras fortifikasi, telur, susu UHT, kacang hijau, biskuit, gula aren, dan minyak goreng. Ada juga bantuan natura untuk perempuan dan anak penyintas kekerasan sebanyak berupa beras, kacang hijau, sarden, teh celup, susu, minyak goreng dan tepung terigu; 

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, birokrasi bertugas melayani masyarakat. “Kita menggiatkan tugas dalam fokus yang kita sebut tematik agar berdampak untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemprov Banten melaksanakan program dan menggulirkan bansos untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. “Ada banyak agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten yang dipersembahkan untuk masyarakat,” tutur Al.

Kata dia, pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya atas usulan masyarakat. Di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting dan gizi buruk, pengendalian inflasi, serta penciptaan kondusifitas untuk investasi masuk ke Provinsi Banten

“Kita bersama untuk terus membangun Provinsi Banten,” tegas Al. Ia berpesan kepada penerima bantuan untuk mempergunakannya secara bijaksana sesuai keperluan. “Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihatlah kebersamaan kita,” ucapnya.

Ia berharap bantuan yang diberikan ini masyarakat bisa lebih produktif, sehingga tercipta stabilitas daerah di Provinsi Banten yang lebih kuat.

Selain itu, Pemprov Banten melalui DP3AKKB juga menggelar layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam rangkaian ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Hal itu merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaian ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak.

Al mengatakan, layanan Adminduk terus bergulir pada titik-titik kebutuhan masyarakat. “Kita terus mendekatkan berbagai layanan tersebut,” tuturnya.

Menurut Al, pihaknya bersama Kabupaten/Kota memperkuat layanan semaksimal mungkin. Berbagai layanan diberikan pada berbagai simpul-simpul tertentu, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses layanan. “Dan, sampai saat ini, untuk perekaman e-KTP di Provinsi Banten sudah mencapai 99,68 persen,” ujarnya.

Kepala DP3AKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan berkaitan dengan pemenuhan hak sipil masyarakat. Pelayanan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Banten. Layanan yang diberikan antara lain perekaman e-KTP, kartu keluarga, penerbitan akte kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurut Nina, layanan Adminduk juga berkaitan dengan Pemilu 2024.  “Kami menyisir, mengimbau dan mengajak masyarakat untuk melengkapi Adminduk,” ujarnya. (adv)